1. Latar Belakang
Krisis Ekonomi dan moneter yang melanda bangsa Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 yang terus berkepanjangan sampai saat ini mengakibatkan juga berkurangnya lapangan pekerjaan dan bertambahnya jumlah angka pengangguran yang berakibat pada peningkatan angka kemiskinan sebagai akibat dari pendapatan yang berkurang ataupun pendapatan yang hilang karena pemutusan hubungan kerja, sehingga kelompok masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan semakin bertambah.
Berdasarkan data pusat statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada tahun 2003 lalu mencapai 37,7 juta jiwa atau sebanyak 17,4 persen dari total penduduk Indonesia. Meski demikian, pada akhir tahun 2004, penduduk miskin indonesia turun menjadi 36,1 juta jiwa. Pada bulan februari 2005, jumlah penduduk miskin kembali menurun menjadi 35,1 juta jiwa atau 25,97 persen dari total penduduk 220 juta jiwa penduduk indonesia. Namun pada tahun 2006, angka kemiskinan mengalami peningkatan yang sangat drastis yakni mencapai 39,05 juta jiwa atau 17,75 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.
Untuk mengangkat kelompok masyarakat dari ketertinggalan dan juga upaya dalam mengentaskan kemiskinan, maka perlu dikembangkan usaha industri kecil/ kerajinan yang mempunyai potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pengembangan Industri kecil di Indonesia sebenar sudah lama di lakukan oleh pemerintah, dimana pemerintah telah menetapkan dan memberlakukan beberapa kebijakan dalam upaya pengembangan Industri Kecil, diantaranya Kredit Investasi Kecil, Kredit Usaha Kecil, Kredit Candak Kulak, Kredit odal Kerja Permanen, Undang-Undang No 5 / 1984 tentang Perindustrian, Undang No 7 / 1992 Tentang Perkoperasian dan Undang-Undang No 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang peraturan pelaksana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.
Dengan adanya beberapa kebijakan pemerintah tersebut menunjukan bahwa pemerintah sebenarnya sudah lama menaruh perhatian terhadap pengembangan industri kecil. Terlebihh pada masa reformasi sekarang ini, dimana pemerintah lebih menitik beratkan pembangunan ekonomi pada ekonomi kerakyatan sebagai upaya pemeberdayaan masyarakat untuk ikut terlibat aktif dalam pembangunan bangsa, baik pembangunan pada tingkat lokal atau daearah maupun pada tingkat nasional.
Pembangunan Industri kecil secara lokal pada masing-masing daerah di Indonesia membutuhan kesiapan daerah terutama faktor-faktor pendukung dan layak tidaknya suatu industri kecil tertentu untuk dikembangkann sesuai dengan kebutuhan, peluang dan potensi yang tersedia pada daerah tersebut.
Di Kabupaten Dharmasraya memiliki sebanyak 248 unit industri kecil dan menengah untuk dikembangkan lebih lanjut. Untuk data lebih jelas dapat dilihat dari tabel dibawah ini:
Tabel 1 : Data Industri Kecil dan Menengah (UKM) Kab.Dharmasraya
No | Bidang Indutri | Unit Usaha | Tenaga Kerja |
1 | Industri Pangan | 79 | 282 |
2 | Industri Sandang | 2 | 32 |
3 | Industri Kimia dan Bahan Bangunan | 155 | 594 |
4 | Industri Logam dan Eloktronika | 8 | 19 |
5 | Indutri Kerajinan | 3 | 17 |
Total | 248 | 944 |
Sumber: Dinas Koperindag dan Pemb. Pasar ab. Dharmasra
Idustri kecil di kembangkan untuk menjadi salah satu sumber pendapatan bagi daerah dalam meningkat pembangunan dan sebagai upaya dalam penyediaan kesempatan kerja yang lebih luas bagi peningkatan angkatan kerja yang terus bertambah, sebagai akibat dari pertambahan peduduk.
Pengembangan Indutri kecil di Kabupaten Dharmasraya masih belum begitu menggembirakan, dalam pengertian bahwa pertumbuhan sering tidak stabil atau sering mengalami pasang surut. Sehingga suatu fenomena yang menarik untuk diteliti dan dialami lebih lanjut secara khusus sejauh mana efektivitas pengembangan indutri kecil terutama kebijakan pengembangan dan faktor-fakktor yang mempengaruhi kebijakan pengembangan indutri kecil tersebut.
Oleh karen itu untuk tercipta bentuk pengembangan yang lebih baik dari pertumbuhan Industri kecil dan menengah di Kabupaten Dharmasraya yang dapat memperkuat ekonomi masyarakat Kabupaten Dharmasraya, maka perlu adanya suatu penelitian tentang Efektivitas Kebijakan Pemerintah terhadap pengembanga Industri Kecil di Kabupaten Dharmasraya.
2. Perumusan Masalah
Dari gambaran umum latar belakang di atas maka yang perlu dapat perhatian dalam pembahasan secara serius terhadap permasalahan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Darmasraya yaitu:
a. Sejauh mana efektivitas kebijakan pemerintah terhadap pengembangan industri kecil di Kabupaten Dharmasraya!
b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas kebijakan pemerintah dalam pengembangan industri kecil di Kabupaten Dharmasraya!
3. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian merupakan sasaran akhir yang ingin dicapai dalam penelitian. Dengan tujuan yang jelas, maka penelitian akan dilakuakan secara baik dan terarah. Dalam penelitian tujuan yang hendak dicapai yaitu :
a. Mendeskripsikan efektivitas kebijakan pemerintah terhadap pengembangan industri kecil di Kabpuaten Dharmsraya.
b. Medeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pengembangan indutri kecil di Kabupaten Dharmasraya.
4. Manfaat Penelitian
a. Memberikan gambaran dan pemahaman terhadap keefektivitasan kebijakan pemerintah terhadap pengembangan Industri kecil di Kabupaten Dharmasraya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat
b. Diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan metode untuk penelitian lain yang ada hubungannya dengan Pengembangan Industri Kecil.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar